HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA
(Survei Pada 5 Hotel di Kota Tasikmalaya)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Jasa perhotelan adalah salah satu sarana pendukung untuk mempromosikan kepariwisataan Indonesia. Aktivitas hotel yaitu menyewakan kamar, menjual makanan, minuman serta penyediaan pelayanan penunjang yang bersifat komersial. Fasilitas penunjang ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik bagi tamu, sehingga para tamu diharapkan merasa betah dan lama tinggal di hotel. Dengan tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan operasi hotel, (semakin banyak fasilitas yang tersedia berarti semakin banyak sub unit dalam organisasinya).
Melihat luas dan kompleksnya kegiatan operasi hotel tidak memungkinkan bagi pimpinan untuk memantau secara langsung seluruh kegiatan hotel. Untuk itu pimpinan harus mengadakan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang sangat penting ke tingkat pimpinan dibawahnya (para pelaksana) dalam pengambilan keputusan sehingga semua masalah yang ada dapat ditangani lebih baik dan cermat. Dengan adanya pendelegasian tugas dan wewenang akan timbul berbagai tingkat tanggungjawab dan wewenang dalam organisasi, oleh karenannya perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan suatu sistem untuk mengendalikan tanggungjawab tiap unit kerja atau departemen yang lebih dikenal pusat pertanggungjawaban. Pengendalian yang dijalankan manajemen ini merupakan
1
Bab I Pendahuluan
bagian dari sistem pengendalian manajemen yang dikembangkan untuk membantu manajemen dalam mengendalikan kegiatan operasi perusahaan. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah dengan cara mengelompokkan tanggung jawab dan menggariskan secara jelas hubungan satu bagian dengan bagian lainnya dalam perusahaan, disertai dengan pertanggungjawaban dari masing-masing tingkatan secara terinci.
Bertitik tolak dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan, khususnya Perusahaan Jasa yaitu Hotel adalah sangat penting, untuk mengendalikan tanggungjawab tiap departemen. Penelitian tentang hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektifitas pengendalian biaya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh Diana Aprianty pada tahun 2000 yang dilakukan di Kota Surabaya Jawa Timur dengan hasil terdapat hubungan yang positif antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai dengan efektifitas pengendalian biaya dengan tingkat korelasi 65%
Dari penelitian terdahulu penulis tertarik untuk mengambil judul yang sama dengan obyek yang berbeda dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di lima hotel yang berada di kota Tasikmalaya.
Dengan judul penelitian mengenai : “HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA”
2
Bab I Pendahuluan
1.2 Rumusan Masalah
Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas adalah :
Apakah terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya pada perusahaan jasa perhotelan di Kota Tasikmalaya ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia tentunya mempunyai tujuan tertentu. Hal ini akan turut menentukan bagaimana cara dan upaya kita guna mencapai tujuan tersebut.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk menganalisa ada tidaknya hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan pengendalian biaya
Manfaat Penelitian :
Penulis melakukan penelitian pada beberapa hotel ini dengan harapan agar penelitian dapat berguna bagi semua pihak, antara lain :
a. Bagi perusahaan :
- Sebagai bahan masukan dalam bidang pengendalian yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban.
- Agar perusahaan dapat lebih meningkatkan pengendalian tanggungjawab departemen dalam mencapai efektivitas pengendalian biaya.
3
Bab I Pendahuluan
b. Bagi penulis :
- Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.
c. Bagi pembaca :
- Sebagai tambahan pengetahuan yang berminat dalam memahami penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap efektivitas pengendalian biaya.
4
Bab I Pendahuluan
1.4 Sistematika Penulisan
Secara keseluruhan pembahasan akan berpusat pada hubungan antara akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. Untuk lebih mengarahkan penelitian, penulisan penelitian dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menerangkan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dikemukakan. Bab ini membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban, pusat-pusat pertanggungjawaban, penentuan kontrobilitas biaya, efektivitas pengendalian biaya, hubungan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya dan telaah penelitian terdahulu.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini akan menerangkan mengenai data-data yang diperlukan yang meliputi populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, teknik pengujian data, rancangan pengujian hipotesis.
BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5
Bab I Pendahuluan
Bab ini mengemukakan hasil analisis data yang telah dilakukan, berupa penerapan akuntansi pertanggungjawaban, pengendalian biaya, pengolahan data,pembahasan dan pengujian hipotesis. .
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini diambil suatu kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan, juga memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.
1.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Dalam perusahaan yang semakin besar operasinya maka masalah yang muncul di dalamnya akan semakin komplek, pimpinan yang semula dapat mengadakan
6
Bab I Pendahuluan
pengawasan secara langsung di setiap tahapan kegiatan operasi perusahaan, sekarang hal ini tidak dapat dilakukan, oleh karena itu manajemen memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk melakukan aktivitas perusahaan diperlukan manajer yang bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang telah menjadi tanggungjawabnya menurut struktur organisasi yang ada pada perusahaan tersebut.
Pada perusahaan yang relatif besar perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban karena perusahaan semacam ini pada umumnya menetapkan pembagian unit-unit organisasi dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas.
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang dipakai untuk mengendalikan biaya, karena dalam akuntansi pertanggungjawaban biaya-biaya diakumulasikan dan dilaporkan dalam suatu pusat pertanggungjawaban tertentu.
Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen & mowen (2005:116) adalah sebagai berikut :
”Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.”
Pengertian akuntansi pertanggungjawaban Menurut L.M Samryn,SE(2001:256):
“Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pertaggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen”.
7
Bab I Pendahuluan
Sedangkan menurut Mulyadi (1983 : 379-3801) dikemukakan:
“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan”.
Dari pengertian di atas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban :
1. Struktur organisasi
Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggungjawab adalah sebaliknya.
2. Anggaran
Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Diikut sertakannya semua manajer dalam penyusunan.
3. Penggolongan Biaya
8
Bab I Pendahuluan
Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya kedalam biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban.
a. Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu.
b. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini tidak dapat mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan.
4. Sistem akuntansi biaya
Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.
5. Sistem pelaporan biaya
Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar
9
Bab I Pendahuluan
total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terrendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tungkatan manajemen diatasnya disajikan total biaya, tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri .
Syarat-syarat utama dalam membentuk dan mempertahankan akuntansi pertanggungjawaban menurut Matz Usry (2001;420),adalah sebagai berikut :
1. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas penggolongan tanggung jawab manajemen (departemen-departemen) pada semua tingkatan dalam setiap organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Individu yang mengepalai klasifikasi pertanggungjawaban, harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya dari kegiatannya. Konsep ini menekankan perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat atau tidak dapat dikendalikan oleh manajer departemen tersebut.
2. Titik awal dari sistem akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasar pertanggungjawaban biaya-biaya tertentu dan dengan pertimbangan serta kerjasama biaya tersebut diajukan dalam anggaran.
3. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus disesuaikan
10
Bab I Pendahuluan
supaya dapat dilakukan pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan atau pertanggungjawaban dalam kerangka kerja yang mencakup dalam wewenang.
Dari uraian di atas dapat diambil gambaran mengenai garis besar prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. Menentukan garis wewenang dan tanggungjawab secara jelas bagi setiap tingkatan manajemen.
2. Menyusun sistem administrasi yang sesuai dengan garis wewenang dan tanggungjawab yang telah ditentukan.
3. Mencatat dan menilai pegawai sesuai dengan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
Pusat pertanggungjawaban adalah unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipimpin oleh seorang manajer.
L.M. Samryn,SE (2001:259) mengartikan pusat pertanggungjawaban sebagai berikut :
” Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi.”
Pusat pertanggungjawaban secara umum dibagi menjadi :
1. Pusat biaya
a. Pusat biaya teknik
b. Pusat biaya kebijakan
11
Bab I Pendahuluan
2. Pusat pendapatan
3. Pusat laba
4. Pusat investasi
Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini menghubungkan informasi akuntansi yang diperlukan oleh seorang manajer dengan wewenang yang dimiliki manajer tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer tersebut didelegasikan dari manajer tingkat atas ke manajer yang ada dibawahnya dan pendelegasian wewenang menuntut manajer yang ada untuk mempertanggungjawabkan pelaksananaan tugas yang dibebankan kepadanya.
Pada akuntansi pertanggungjawaban pengendalian biaya dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan unit yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut.
Pengertian dari pengendalian biaya menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim yang dialih bahasakan oleh Moh. Kurdi (1999;110) adalah:
”Pengendalian biaya adalah suatu langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai dan untuk memastikan bahwa semua segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsistansi dengan kebijakan-kebijakan untuk pengawasan biaya yang efektif”
Dimana pengendalian biaya adalah untuk membandingkan biaya yang seharusnya dengan biaya-biaya yang sesungguhnya terjadi dan bila terjadinya selisih maka selisihnya perlu dianalisis lebih jauh, sehingga diketahui faktor penyebab penyimpangan yang terjadi sampai pada dilakukannya tindakan koreksi.
Adapun menurut Henry Simanora (1999;301) mengemukakan bahwa :
12
Bab I Pendahuluan
”Pengendalian biaya adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang timbul guna mengindentifikasikan penyebab-penyebab yang dapat membenahi atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian di masa yang akan datang”
Setiap bidang pertanggungjawaban menyusun anggaran biaya dan penghasilannya masing-masing dengan memperhatikan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Anggaran yang telah disusun digunakan sebagai alat pengukur pelaksanaan kegiatan dan masing-masing bagian sistem akuntansi disusun agar dapat mengumpulkan dan melaporkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk dilaporkan kepada bagian yang ditetapkan bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban untuk penghasilan yang diperoleh pelaksanaannya tidak begitu sulit, karena penghasilan lebih mudah diidentifikasikan dibandingkan dengan biaya yang terjadi. Didalam pusat pertanggungjawaban tidak selalu timbul dari keputusan yang diambil kepala bagian yang bersangkutan, karenanya tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan, maka dalam pengumpulan biaya tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan, hanya biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan yang harus diminta pertanggungjawaban. Untuk itulah akuntansi pertanggungjawaban biasanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang merupakan suatu alat pengendalian, pengendalian
13
Bab I Pendahuluan
yang dimaksud adalah pengendalian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban.
Biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya, karena sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang merupakan biaya, maka akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan biaya.
Untuk tujuan pengendalian biaya, organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap manajer. Anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik, yang tiap-tiap manajernya mengetahui wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.
Berdasarkan pada pokok pikiran yang telah diuraikan di atas dan teori-teori yang ada, maka penulis mengemukakan sebuah hipotesis yaitu apakah terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya, dengan rumus :
Ho : Tidak terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban
dengan efektivitas pengendalian biaya.
Hi : Terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban
dengan efektivitas pengendalian biaya.
1.6 Sistematika Pembahasan
BAB I. PENDAHULUAN
14
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
1.6 Sistematika Pembahasan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Tentang Akuntansi Pertanggungjawaban
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban
2.2 Pusat-pusat Pertanggungjawaban
2.3 Penentuan Kontrobilitas Biaya
2.4 Efektivitas Pengendalian Biaya
2.4.1 Pengertian efektivitas Pengendalian Biaya
2.6 Hubungan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Efektivitas
Pengendalian Biaya
2.7 Telaah Penelitian Terdahulu
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Metode Yang Digunakan
3.2 Operasonalisasi Variabel
3.3 Teknik Pengumpulan Data
3.4 Populasi Dan Sampel
3.5 Teknik Pengujian Data
3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis
15
Bab I Pendahuluan
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban
4.2 Pengendalian Biaya
4.3 Pengolahan Data
4.4 Pembahasan dan Pengujian Hipotesis
4.4.1 Pembahasan
4.4.2 Pengujian Hipotesis
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
loading...
0 Response to "FREE DOWNLOAD SKRIPSI EKONOMI AKUNTANSI LENGKAP 2014-2015"
Post a Comment