INI DIA KONSEP BARU PENILAIAN KINERJA PNS YANG BERLAKU SECARA NASIONAL.WAJIB BACA !!!!

Aslm,,wr,,wb,,Selamat Siang rekan-rekan guru setanah air.

Pemerintah merencanakan status pegawai negeri sipil (PNS) berlaku nasional, sehingga tidak ada lagi yang namanya PNS daerah.

Dengan begitu, penilaian kinerja PNS juga bukan lagi sebatas prosedur melainkan benar-benar melihat rekam jejak dan hasil kerjanya selama menjadi PNS.

"Ke depan presiden (Presiden RI Joko Widodo) minta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri daerah. Jadi dia pada jenjang tertentu itu bisa mutasi ke berbagai wilayah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara setelah menghadiri rapat terbatas kabinet tentang Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara Yuddy Chrisnandi, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

(Baca Juga : INI KEBIJAKAN KEMENDIKBUD UNTUK SELURUH GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI)

Yuddy mengatakan langkah itu sebagai pemersatu nasional kan. Status baru itu juga berkonsekuensi, penilaian kinerja PNS bukan berorientasi pada prosedur lagi tetapi hasil kerja PNS itu.

Setiap promosi PNS nantinya, harus memperhatikan rekam jejak dan capaian setiap orang yang akan dipromosikan. "Diperbaiki banyak hal. RPP-nya (rancangan peraturan pemerintah) akan disempurnakan

kembali. RPP Aparatur Sipil Negara," kata Yuddy.

Dia juga mengatakan ada beberapa catatan khusus dari presiden dalam rapat terbatas. Pertama, penilaian yang melihat hasil kinerja sebenarnya. Kedua, memperhatikan rekam jejak PNS.

"Kita kan sudah melakukan pansel (panitia seleksi) segala macam. Itu kadang penilaian yang hanya beberapa hari atau beberapa minggu tidak mencerminkan rekam jejak seseorang yang memadai," katanya.

Ketiga, untuk jabatan-jabatan apa pun di pusat atau daerah tidak bisa asal-asalan. Orang yang menduduki jabatan apa pun harus memiliki sertifikasi jabatan.

Yuddy mencontohkan, di daerah masih terjadi seorang guru agama yang kemudian menjadi kepala dinas pendidikan. "Yang begitu-begitu itu nggak boleh," katanya.

Ke depan lembaga-lembaga pemerintah juga harus menyelenggarakan sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang memberikan sertifikasi kedinasan.

Dalam rapat terbatas, Jokowi mengatakan ingin mempercepat reformasi birokrasi dengan membangun mentalitas baru. Hal itu menurutnya penting karena persaingan antarnegara memerlukan kecepatan dan memerlukan keputusan yang cepat.

(Baca Juga : PEMERINTAH AKAN HAPUS STATUS PNS DAERAH)

“Kita memerlukan birokrasi yang cepat, birokrasi yang melayani dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan jaman,” katanya.

(Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com)

Sekian informasi dan berita yang dapat kami sampaikan semoga ada manfaatnya...

loading...